undang undang pers. Tasrif Sistem Pers Orde Baru mengalami kebebasan yang cukup luas geraknya. undang undang pers

”, Undang-undang Nomor 32 Tahun 2002 bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Kewajiban pers. UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 40 TAHUN 1999 TENTANG PERS. Angkanya menurun menjadi 36,77 poin pada 2019 dengan peringkat 124 dari 180 negara. 1. Namun, revisi terhadap Undang-Undang No. 40 tahun 1999 tentang pers. Jakarta, 26 September 2023. Draf yang dikaji bersama konstituen Dewan Pers itu berjudul ”Tanggung Jawab Perusahaan Platform Digital untuk Mendukung Jurnalisme Berkualitas”. Keputusan Rapat Pleno Dewan Pers di Bogor, 1 Maret 2008. UU No. Sebagaimana pasal 15 Undang-undang No. NOMOR 40 TAHUN 1999. Berlaku. BERITA TERKAIT. Pers sebagai lembaga yang berfungsi mengawasi pelaksanaan Kode Etik Jurnalistik dalam pelaksanaannya sudah menjalani fungsinya tersebut dengan baik. Peraturan pers di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers. Data menunjukkan indeks kebebasan pers di Indonesia pada 2015 sebesar 40,75 poin. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers. dan pertama kali dipublikasikan pada Rabu, 9 Mei 2018. Pembuatan Standar ini merupakan pelaksanaan fungsi Dewan Pers menurut Pasal 15 ayat F Undang-undang No. 1982 tentang. Berdasarkan pasal 1 Ayat 2 Undang-Undang tahun 1999 tentang pers, pengertiannya adalah sebuah badan hukum Indonesia yang melakukan penyelenggaraan usaha mencakup media elektronik, perusahaan media cetak, serta kantor berita dan perusahaan media yang secara khusus melakukan penyiaran, penyelenggaraan, dan. Didalamnya disebutkan “Pers adalah lembaga sosial dan wahana komunikasi massa yang melaksanakan kegiatan jurnalistik meliputi mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah,3. dalam hukum dasar dan kalimat undang-undang yang melindungi kebebasan berbicara dan kebebasan pers. bahwa kemerdekaan pers merupakan salah satu wujud kedaulatan rakyat dan menjadi unsur yang sangat penting untuk menciptakan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara yang demokratis, sehingga kemerdekaan. Terdapat sejumlah kewajiban pers menurut undang-undang sebagaimana tertuang dalam UU Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers. 11 Tahun 1966 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pers, tetapi pada saat itu Dewan Pers berfungsi sebagai penasehat pemerintah dan memiliki hubungan secara struktural dengan Departemen Penerangan. Wartawan selain dibatasi oleh ketentuan hukum, seperti Undang-Undang Pers Nomor 40 Tahun 1999, juga harus berpegang kepada kode etik jurnalistik. Menegakkan nilai-nilai dasar demokrasi, mendorong terwujudnya supremasi hukum, dan hak asasi manusia, serta menghormati. (2) Perusahaan pers yang sudah ada sebelum diundangkannya undang-undang ini, wajib menyesuaikan diri dengan ketentuan undang-undang ini dalam waktu selambat-lambatnya 1 (satu) tahun sejak diundangkannya undang-undang ini. id Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik. Saat itu ada 3 pasal mengenai defamation. Sejumlah. Semarang: Undip, 1995. Tematik. Selain itu kemerdekaan pers dan berekspresi juga dijamin dalam berbagai peraturan perundang-undangan yang lain, seperti Undang-Undang (UU) Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (HAM) dan UU Nomor 12 Tahun 2005 tentang Ratifikasi Kovenan Internasional Hak Sipil dan Politik. 40/1999 tentang Pers dianggap bukan satu-satunya opsi. Hari ini, Jumat 23 September, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers persis diterbitkan 23 tahun silam. BAB X KETENTUAN PENUTUP Pasal 20 Pada saat undang-undang ini mulai berlaku : 1. 40 Tahun 1999 tentang Pers (“UU Pers”) adalah lex specialis (hukum yang lebih khusus) terhadap Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (“KUHPer”) dan juga terhadap Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (“KUHP”). Adapun untuk ketentuan UUD 1945, yang seringkali dikaiatan dengan masalah pers nasional antara lain ditunjukkan dalam pasal-pasal berikut. Meski sudah ada undang-undang tentang pers, namun di era orde baru kebebasan pers bisa dikatakan masih terkekang. Jakarta, IDN Times - Salah satu amanat reformasi 1998, yaitu adanya Undang-Undang (UU) Pers Nomor 40 Tahun 1999, yang mengatur tentang kebebasan dan kerja pers di Indonesia. Data menunjukkan indeks kebebasan pers di Indonesia pada 2015 sebesar 40,75 poin. UU No. Undang-undang Pers (secara resmi bernama Undang-undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers) adalah undang-undang yang mengatur tentang prinsip, ketentuan dan hak-hak penyelenggara pers di Indonesia. 40/1999 tentang. Pembahasan kelahiran Undang-undang No. Tim Redaksi Lihat Foto Ilustrasi kebebasan pers (Shutterstock) Cari soal sekolah lainnya KOMPAS. Agar pers berfungsi secara maksimal sebagaimana diamanatkan Pasal 28 Undang-undang Dasar 1945 maka perlu dibentuk Undang-undang tentang Pers. Menurutnya, ketiadaan ketentuan pidana itu pula yang. com – Seiring runtuhnya kekuasaan pemerintah orde lama dan digantikan dengan pemerintahan orde baru, kehidupan pers di Indonesia pun perlahan memperoleh kebebasan. Apr 1, 2018 · Aturan mengenai pers di Indonesia diatur oleh Undang-undang No. dengan yang baru berdasarkan undang-undang ini. 40 Tahun 1999 Tentang Pers pada awal pemerintahan Kabinet Reformasi oleh Yunus Yosfiah sebagai Menteri Penerangan bebas dari campur tangan pemerintah. 40/1999). Romel Tea. 11 tahun 1966 tentang Ketentuan Pokok-pokok Pers dan undang-undang sesudahnya, yakni UU Nomor 21 tahun 1982 yang lahir dalam sistem pemerintahan yang non demokratis. Perusahaan pers sebagai korporasi, pertanggungjawaban berada pada. Aturan mengenai pers di Indonesia diatur oleh Undang-undang No. Bab yang paling banyak pasalnya saja, cuma berisi enam pasal, yaitu yang justru mengatur soal perusahaan pers. 3. Kode Etik Jurnalistik. Misalnya, ketika saya di Malaysia sesudah Pakatan Harapan menang pemilu, cukup banyak diskusi tentang bagaimana undang-undang pers Malaysia bisa diubah supaya lebih seperti. Menurut Agung, berdasarkan Ketentuan Pasal 27 Ayat (3) UU. Sedangkan peraturan media penyiaran yang ditetapkan oleh Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran. Sebelum disahkan, draft standar perusahaan Pers telah dibahas melalui serangkaian diskusi yang digelar Dewan Pers. Menurut hukum, cq. Perusahaan pers wajib mengumumkan nama, alamat, dan penanggung jawab secara terbuka melalui media yang bersangkutan; khusus untuk. Undang–Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara. Ketentuan mengenai penyelenggaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur. Undang-Undang tentang Pers memberi sanksi kepada mereka yang menghalang-halangi kerja wartawan. Peringkat Indonesia masih jauh dibandingkan negara-negara lain. Dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers pasal 4 di dalam ayat 1 disebutkan bahwa kemerdekaan. Misalnya pers diberikan peranan untuk melakukan pengawasan, kritik, koreksi yang berkaitan dengan kepentingan umum. COM, JEPARA - Pers di Indonesia telah diatur dalam Undang-undang Nomor 40 Tahun 199 tentang Pers. Badan hukum lainnya yaitu. Menetapkan dan mengawasi pelaksanaan Kode Etik. org. lahirnya Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers menggantikan ketentuan undang-undang sebelumnya. 11 tahun 1966 Tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pers. vi Hukum Pers dalam Ketatanegaraan Indonesia demokratis. Feb 13, 2018 · Agar pers berfungsi secara maksimal sebagaimana diamanatkan Pasal 28 Undang-undang Dasar 1945 maka perlu dibentuk Undang-undang tentang Pers. Tidak seperti undang-undang pada umumnya, UU Pers tidak memiliki ketentuan peraturan pelaksana berupa peraturan pemerintah. Bahkan Indeks Kemerdekan Pers menunjukkan. wikimedia. d. FEDOMAN IMPIEMENTASI ATAS PASAL TERTENTU DALAM UNDANG- UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI. ABSTRAK: CATATAN: Undang-undang (UU) ini mulai berlaku pada tanggal 23 September 1999. 40 Tahun 1999)? Dalam pertimbangan Undang-undang No. ayat 1, angka 4, Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP). Jika Undang-undang Pers dirancang hanya berisi ”pokok - pokok” saja kenapa secara resmi Undang-undang Pers tidak dinamakan ”Undang-undang Pokok?”. Fungsi maksimal itu diperlukan karena kemerdekaan pers adalah salah satu perwujudan kedaulatan rakyat dan merupakan unsur yang sangat penting dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara yang. Sehingga dalam hal terdapat suatu. com - Direktur Eksekutif Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Pers Ade Wahyudin menilai, terdapat sejumlah reguasi yang bertentangan dengan semangat kebebasan pers, salah satunya Undang-Undang tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE). Pasal 28 UUD 1945 menyatakan, kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran. 1. Konstitusi adalah salah satu norma hukum di bawah dasar negara. com - Hari Pers Nasional diperingati setiap tanggal 9 Februari di Indonesia. Sekretaris Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Jawa Tengah,. Lembaga nirlaba Reporters Without Borders (RSF) pada pekan lalu merilis daftar indeks kebebasan pers dunia 2023, yang memasukkan RI di peringkat ke-108 dari 180 negara. 40 Tahun 1999 tentang Pers. Ini berbeda dengan Undang-Undang Nomor. Berdasarkan pasal 5, sebuah pers nasional berkewajiban memberitakan peristiwa dan opini dengan menghormati norma-norma agama dan rasa. Kata Kunci :. 1. Dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers pasal 4 di dalam ayat 1 disebutkan bahwa kemerdekaan pers dijamin sebagai hak asasi warga negara, ayat kedua bahwa terhadap pers nasional tidak dikenakan penyensoran, pembredelan atau pelarangan penyiaran, ayat ketiga bahwa untuk menjamin kemerdekaan pers, pers nasional. Pasal 6 Undang-undang No. Nerone. Perubahan II Undang-Undang Dasar (UUD) 19451. 32-34, Jakarta 10110. Secara teori, pelaksanaan kemerdekaan pers di Indonesia sesungguhnya telah diatur dalam Undang-undang No. Feb 3, 2020 · Dalam Undang-undang ini, yang dimaksud dengan: 1. Kebebasan pers (bahasa Inggris: freedom of the press). undang. Peraturan ini adalah Undang-Undang No. Ini berarti Undang-undang Pers memang dirancang berisi ”pokok-pokoknya” saja. Meski Undang-Undang Pers menjamin tidak ada lagi penyensoran terhadap pers nasional, kenyataannya masih terjadi penyensoran informasi baik oleh aparat pemerintah maupun oleh media. Dia menyebut Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers pada waktu lahir tidak mengenal pendaftaran bagi perusahaan pers. Sebelumnya naskah Undang-Undang tersebut telah disahkan pada Rapat Paripurna. Indonesia, Pemerintah Pusat. Berdasarkan hasil Sidang Pleno Dewan Pers pada tanggal 29 November 2021, Dewan Pers menyatakan majalah. May 28, 2020 · Agar pers berfungsi secara maksimal sebagaimana diamanatkan Pasal 28 Undang-undang Dasar 1945 maka perlu dibentuk Undang-undang tentang Pers. 40 Tahun 1999 yang mengatur fungsi dan wewenang Dewan Pers. DI tengah tuntutan kebebasan berekspresi dan keterbukaan informasi di era demokrasi, Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) masih menjadi momok bagi sebagian kalangan. Koordinator Advokasi Aliansi Anti Kekerasan Terhadap Jurnalis yang mendampingi Nurhadi, Fatkhul Khoir, mengatakan, penggunaan delik pers dalam kasus. Selanjutnya, selain itu jaminan Kebebasan Berkumpul dan Berpendapat juga dijamin dalam Undang-undang No. Karena itu, Dewan Pers menyerukan kepada semua media agar tetap berpegang pada Peraturan Dewan Pers Nomor 1/Peraturan-DP/II/2019. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan. Jurnal Hukum dan. Ini berbeda dengan Undang-Undang Nomor. Pada perkembangannya, praktik jurnalistik pada media online tidak sesederhana formulasi pada undang. 40 Tahun 1999 tentang Pers untuk mengembangkan serta menjaga kemerdekaan atau kebebasan. a. Sesuai Standar Perusahaan Pers, badan hukum Indonesia yang dimaksud di atas berbentuk Perseroan Terbatas (PT) atau badan-badan hukum lainnya yang dibentuk berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. KETENTUAN PENUTUP. Undang-Undang No. WARTAKOTALIVE. 24 Desember 2022. Suara. Tahun ini,. Dokumen UU 40/1999 atau UU Pers ini menjelaskan hakikat serta aturan yang diperlukan untuk memperkuat pers di era demokrasi. Undang-undang pers no 40 tahun 1999 tentang kemerdekaan pers itu berlaku untuk pers nasional, tidak termasuk pers asing," ujar Kamsul saat dihubungi via WA. Selain kedua tindakan tersebut, ada satu tindakan terpenting untuk memulai kebebasan pers di Indonesia yaitu diterbitkanya Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers. Dasar dari peraturan Dewan Pers adalah undang-undang, yakni pasal 15 ayat 2 huruf f UU No. Indonesia. Dengan total sanksi dikenakan sejumlah Rp. Perusahaan pers yang sudah ada sebelum diundangkannya undang-undang ini, wajib menyesuaikan diri dengan ketentuan undang-undang ini dalam waktu selambat-lambatnya 1 (satu) tahun sejak diundangkannya undang-undang ini. UNDANG UNDANG PERS. Kali ini gugatan materiil diajukan oleh seorang warga Banten, Mochammad Ojat Sudrajat S, terhadap pasal mengenai fungsi Dewan Pers. Undang-undang tersebut mengatur tentang prinsip, ketentuan, dan hak-hak penyelenggaraan pers di Indonesia. E. Dalam undang undang pers tahun 1966 no. Berikut penjelasannya: Pertama, Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (“UU ITE”) melarang: Setiap. Media massa atau Pers adalah istilah yang mulai digunakan pada tahun 1920-an untuk mengistilahkan jenis media yang secara khusus didesain untuk mencapai masyarakat yang sangat luas. menurut saya kemerdekaan pers ini lebih. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers yaitu melalui pengaduan kepada Dewan Pers. DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA. Ditetapkan di Jakarta Sep 23, 1999 · Pers - Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Dapatkan konten premium dari Hukumonline Pro menyajikan koleksi pusat data terlengkap dan analisis hukum mendalam, memudahkan Anda dalam melakukan riset hukum. Sementara dalam artian luas, pers adalah kegiatan komunikasi baik yang dilakukan dengan media cetak maupun media elektronik. Pewarta: Fathur. 11 tentang Prinsip-prinsip dasar Pers menyatakan bahwa “Pers nasional tidak dapat disensor atau dikendalikan” (bab 2 pasal 4) dan “ KebebasanSejarah. UNDANG-UNDANG PERS UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 40 TAHUN 1999 TENTANG P E R SDENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA Menimbang : a. id; sekretariat@ dewanpers. Sebagai media informasi, Memberi dan menyediakan informasi tentang peristiwa yang terjadi di masyarakat 2. Menurut Usman, pembentukan lembaga itu didasari prinsip kemerdekaan pers, yang diatur dalam Undang-Undang Pers Nomor 40 Tahun 1999. Dalam UU PDP tersebut, data pribadi adalah data tentang orang perseorangan yang teridentifikasi atau dapat diidentifikasi secara tersendiri atau dikombinasi dengan informasi lainnya baik. 21 Tahun 1982 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1966 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pers sebagaimana telah Diubah. Staf Ahli Menteri Kominfo Bidang Sosial, Ekonomi dan Budaya, Djoko Agung Heryadi, mengatakan Undang-Undang ITE tidak memblengu kebebasan pers tapi justru memberikan perlindungan bagi insan pers dalam menjalankan jurnalis berdasarkan Undang - Undang Pers. Sebagai media pendidikan Memberi pengetahuan untuk menambah wawasan. Apr 10, 2023 · UU Pers Digugat Lagi ke Mahmakah Konstitusi soal Berita Bohong. Berikut ini pengertian kebebasan pers dan contohnya. Definisi sistem pers di Indonesia sudah mengalami beberapa perubahan dalam beberapa undang undang, antara lain UU No. "Melalui Undang-Undang Pers Nomor 40 Tahun 1999, pers mendapatkan jaminan dari praktek pencegahan,. dikeluarkan oleh Dewan Pers, kurang dari setengahnya jumlah Risalah Penyelesaian Pengaduan pada tahun 2019. Nerone. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers atau UU Pers kembali digugat ke Mahkamah Konstitusi. PRESIDEN RESMIKAN BURSA KARBON INDONESIA. Samsul Wahidin. Dalam pasal 2 butir 1 dan 2 disebutkan bahwa: “ (1) Pers nasional mempunyai fungsi sebagai media informasi, pendidikan, hiburan, dan kontrol sosial. Pasal 15 ayat (1) UU Pers menyatakan “Dalam upaya mengembangkan kemerdekaan pers dan meningkatkan kehidupan pers. com - Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Pers mencatat ada empat jurnalis yang menjadi korban kekerasan saat meliput aksi unjuk rasa menolak Undang-undang (UU) Cipta Kerja di Jakarta, Kamis (8/10/2020). Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers. Dalam pedoman implementsi pasal huruf "L" dijelaskan: " Untuk pemberitaan di internet yang dilakukan oleh institusi pers, yang merupakan kerja jurnalistik yang sesuai dengan ketentuan UU Pers No 40 Tahun 1999 tentang Pers, diberlakukan mekanisme UU No 40 Tahun 1999 tentang Pers sebagai lex spesialis, bukan Pasal 27 ayat (3) UU ITE. Kode etik jurnalistik. 40/1999). Semakin rendah skor, maka indeks kebebasan pers makin baik (Pusparisa, 2019). Kode Etik. Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang. Isi UU Pers Berikut isi Undang-Undang Nomor 40 tahun 1999 tentang Pers (bukan dalam format asli): UNDANG-UNDANG TENTANG PERS BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Undang-undang ini, yang dimaksud dengan : Pers adalah lembaga sosial dan wahana komunikasi massa yang melaksanakan kegiatan jurnalistik meliputi. "Dalam UU Pers tidak ada ketentuan pidananya, lalu apa yang di (lex) specialiskan, tukas Bagir. Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G. Kitab Undang-undang Pidana memiliki terlalu banyak pasal yang bisa dipakai buat jerat wartawan. Kemerdekaan pers adalah sarana masyarakat untuk memperoleh informasi dan berkomunikasi, guna memenuhi kebutuhan hakiki dan meningkatkan kualitas kehidupan manusia. Indonesia yang tahun lalu berada pada peringkat ke-113 dari total 180 negara, akhirnya merosot ke peringkat ke-117. Bahwa Dewan Pers merupakan lembaga negara yang eksis sejak 1968 melalui pengesahan Undang-Undang (UU) No. Kebijakan tersebut berdampak sangat positif terhadap kebebasan pers dan jumlah penerbitan di Indonesia saat memasuki. Undang-undang ini merupakan tonggak awal.